Text

Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Mandatory UU Nomor 33 Tahun 2014

---

Implementasi mandatory sertifikasi halal sudah mulai diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2019. Pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya harus didukung dengan sistem dan teknis implementasi yang mudah dan efektif. Proses sertifi kasi halal harus dipersiapakan dengan baik dan road map yang jelas dengan kelengkapan panduan yang praktis. Hal ini untuk memudahkan pelaku usaha mengetahui bagaimana skema proses sertifi kasi halal setelah diberlakukannya Undang- Undang Jaminan Produk Halal karena ada konfi gurasi yang berubah. Oleh karena itu perlu memperhatikan kesiapan para pelaku usaha dan faktor apa yang menjadi kendala para pelaku Usaha Kecil dan Menegah (UKM) sebagai stakeholder terkait pelaksanaan dari mandat UU JPH tersebut. Penelitian ini mengukur tingkat kesiapan pelaku usaha dalam menyikapi sertifi kasi halal pada setiap produk bisnisnya dan mengukur efektifi tas sosialisasi yang sudah dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan menginventarisir berbagai persoalan, kendala dan hambatan atas diberlakukannya mandatory sertifikat halal tersebut. Sehingga pemerintah bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus segera dilakukan untuk terpenuhinya mandatory sertifi kasi halal.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

P1 2020 4

Penerbit

Jakarta : Kerjasama Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat dan Litbangdiklat P., 2020

Deskripsi Fisik

viii, 92 hlm.; 21 cm

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

978-623-6925-18-8

Klasifikasi

P1

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

1

Subjek

PELAKU USAHA
MANDATORY UU

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Fauziah

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar